Istilah dalam Perpajakan

Istilah dalam Perpajakan

Halo Kawan Pajak! Apakah kawan-kawan semua sudah mengenal Istilah-istilah perpajakan dibawah ini?

Wajib Pajak 

        Wajib Pajak secara umum adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak orang pribadi menurut kriterianya, terbagi menjadi dua yaitu :

1. Wajib Pajak Subjek Dalam Negeri (WPDN)

        Wajib Pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri ada dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghaislan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008. Seseorang dapat dikategorikan sebagai WPDN apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

            A. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia

            B. Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

            C. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

2. Wajib Pajak Subjek Luar Negeri (WPLN)

        Wajib Pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri diatur pada Undang-Undangn Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008. Seseorang dapat dikategorikan sebafai WPLN apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

            A. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indoensia 

            B. Orang Pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

            C. Orang Pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

Kewajiban Wajib Pajak 

        Berikut merupakan kewajiban yang harus dilakukan apabila sudah menjadi Wajib Pajak :

1. Melakukan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Hitung Besar Pajak yang Terutang

3. Membayar Pajak

4. Laporkan SPT Pajak Tahunan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

        Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP. 

        Bagi Wajib Pajak, NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Satu nomor NPWP hanya berlaku untuk satu Wajib Pajak, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mungkin ada NPWP yang sama untuk lebih dari satu orang di seluruh Indonesia.

Manfaat NPWP

        Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi hukum apabila sudah memiliki NPWP, karena jika Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan UU KUP (memiliki NPWP), maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39.

        Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi yaitu sebesar 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan untuh PPh Pasal 22 dan PPh 23, kenaikan tarif yang berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP adalah 100%.

Arti dari Kode NPWP

        NPWP terdiri dari 15 digit nomor, contohnya : XX.YYY.YYY.Z-XXX.XXX . Berikut merupakan penjelasan mengenai nomor NPWP :

Dapat dilihat bahwa Dua digit pertama merupakan Identitas Wajib Pajak, yaitu 01 sampai 03 adalah Wajib Pajak Badan. Kemudian, angka 04 sampai 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, 05 adalah Wajib Pajak Karyaean, sedangkan 07,08,09 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Enam digit selanjutnya merupakan nomor registrasi yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP.

Satu digit berikutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan pada NPWP

Tiga digit setelah itu merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini akan selalu sama atau tidak berubah.

Lalu Tiga digit terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat, atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal/Pusat, sedangkan 001,002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang.

Kewajiban Pendaftaran NPWP

        Untuk Wajib Pajak seorang wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah dengan suaminya berdasarkan perjanjian pwmisahan harta, tetap wajib mendaftarkan NPWP sendiri. Itu bertujuan untuk Wajib Pajak seorang wanita kawin agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban terpisah dengan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. Selain itu, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan Wajib Pajak Badan harus mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan sejak usaha mulai berjalan. Sedangkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lambat di akhir bulan berikutnya.

Surat Setoran Pajak

        SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan kata lain SSP juga sebuah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara.

Fungsi serta Jenis Surat Setoran Pajak

        Peran SSP sangatlah penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila sudah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang. Surat Setoran Pajak terdiri atas :

A. Surat Setoran Pajak Standar

        Merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. SSP Standar ini dibuat sebanyak 5 rangkap dengan urutan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak

2. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

3. Lembar ke-3 digunakan untuk Wajib Pajak saat melapor ke KPP

4. Lembar ke-4 sebagai arsip Kantor Penerima Pembayaran

5. Lembar ke-5 sebagai arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku 

B. Surat Setoran Pajak Khusus

        Surat Setoran Pajak Khusus ini memiliki fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakannya. SSP khusus ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. SSP ini juga hanya dicetak pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, yang fungsinya sama seperti lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar.

C. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor

        Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) merupakan Surat Setoran Pajak yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor. SSPCP ini dibuat dalam 6 rangkap dengan urutan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1a untuk KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) melaluo Wajib Pajak

2. Lembar ke-1b untuk Wajib Pajak

3. Lembar ke-2a untuk KPBC melalui KPPN

4. Lembar ke-2b dan ke-2c untuk KPP melalui KPPN

5. Lembar ke-3a dan ke-3b untuk KPP melalui Wajib Pajak atau KPBC

6. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia 

D. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri (SSCP)

        SSCP merupakan SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat Setoran ini dibuat dalam 6 rangkap dengan urutan sebagai berikut :

1. Lembar ke-1a untuk KPBC melalui Penyetor atau Wajib Pajak

2. Lembar ke-1b untuk Penyetor atau Wajib Pajak itu sendiri

3. Lembar ke-2a diperuntukkan bagi KPBC melalui KPPN

4. Lembar ke-2b untuk KPP melalui KPPN

5. Lembar ke-3 untuk KPP melalui Wajib Pajak atau Penyetor

6. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia

Pengisian Surat Setoran Pajak

        SSP harus diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengisi kolom NPWP,  Nama Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak.

2. Mengisi Kode akun pajak dan kode jenis setoran.

3. Melengkapi kolom masa pajak dengan cara memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetorkan.

4. Mengisi kolom Tahun Pajak.

5. Kolom Nomor Ketetapan harus diisi sesuai dengan nomor ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

6. Jumlah pembayaran harus diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetorkan dalam rupiah penuh.

7. Bagian deiterima oleh Kantor Penerima Pembayaran akan diisikan oleh Kantor Penerima Pembayaran.

8. Bagian Wajib Pajak atau Penyetor harus diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas Wajib Pajak atau Penyetor serta stampel usaha.

9. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran diisikan dengan NTPP dan NTB atau NTP hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerjasama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan DJP.

SPT

        SPT adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu SPT memuat informasi seputar jumlah oajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap serta jelas, tidak boleh ada kesalahan dalam SPT.

Jenis-Jenis SPT

        SPT terbagi menjadi dua jenis berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti:

1. SPT Tahunan

        SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan terbagi kedalam dua kategori yaitu SPT Tahunan Perorangan dan SPT Tahunan Badan. 

        SPT Tahunan Perorangan dibagi lagi kedalam tiga jenis formulir yang terdiri atas formulir SPT  1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan ketiganya terletak pada status kepegawaian nya, sumber penghasilan nya, serta besaran penghasilan Wajib Pajak tahunnya.

        Pada formulir 1770 digunakan untuk Wajib Pajak yang berstatus pegawai dengan memiliki sumber penghasilan lain. Sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari Rp.60.000.000 menggunakan formulir 1770 SS. Lalu Wajib Pajak yang berstatus sebagai pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp.60.000.000 diwajibkan melaporakan SPT Tahunan dengan formulir 1770 S.

        Untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan dibagi menjadi dua, yaitu tiga bulan setelah masa oajak bagi Wajib Pajak perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi Badan Usaha. Batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, dan untuk Badan Usaha pada 30 April.

2. SPT Masa

        Digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (Bulanan). Jenis Pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

5. Pajak Penghasilan Pasal 26

6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

7. Pajak Penghasilan Pasal 15

8. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah

9. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

        Dari sembilan jenis pajak diatas, format formulir setiap pajaknya berbeda. Perbedaan SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Selain itu, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa juga berbeda. Untuk SPT masa PPh, batas pelaporannya tanggal 20 pada bulan berikutnya. sementara itu SPT Masa PPN dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

Cara Menyampaikan SPT Pajak

        Penyampaian SPT dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. untuk pelaporan manual, Wajib Pajak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Wajib Pajak akan diberikan formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang harus diisi seperti identitas, aset, nilai harta, cantuman nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutangnya. Setelah itu, Wajib Pajak dapat mengambil nomor antrean pembayaran untuk menyerahkan berkas pada petugas KPP. Setelah berkas diserahkan, petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT.

Penghasilan Kena Pajak

        Penghasilan Kena Pajak merupakan pengjasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan (PPh). Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 17 dihitung dari penghasilan kotor dikurangi biaya untuk mendapatkannya, menagih, dan memelihara penghasilan.

        Tarif PPh Pasal 17 terbagi dalam dua jenis. berdasarkan subjek atau siapa yang dikenakan pajak, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap. Tarif keduanya tidak sama.

Pengusaha Kena Pajak

        Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 serta perubahannya.

        Yang bisa disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usahanya melakukan :

1. Menghasilkan Barang Kena Pajak

2. Mengimpor atau mengekspor Barang Kena Pajak

3. Melakukan usaha perdagangan

4. Memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean

5. Melakukan Usaha Jasa Kena Pajak

6. Memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean

Pendaftaran dan Pengukuhan menjadi PKP

        Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan :

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPPKP apabila Omzet dalam 1 tahun lebih dari Rp. 4.800.000.000,-

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Omzet 1 Tahun tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPPKP disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak

3. Orang Pribadi atau Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp. 600.000.000,- dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

        Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka Wajib Pajak harus memiliki sertifikat elektronik melalui aktivasi akun PKP, menertibkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang PPN melalui aplikasi E-Faktur, menghitung PPN Kurang atau Lebih Bayar, melakukan penyetoran atas PPN Kurang Bayar dan menyampaikan SPT Masa PPN ke KPP terdekat.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

        Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk :

1. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

2. Memungut pajak yang terutang

3. Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan SSP paling lambat pada akhir bulan sebelum melaporkan SPT Masa PPN

4. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajak ke KPP dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.

Pengecualian Kewajiban PKP

        Pengecualian kewajiban Pengusaha Kena Pajak seperti :

1. Pengusaha kecil yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-

2. Pengusaha yang semata-mata menyerahlan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN

        Hak Pengusaha Kena Pajak antara lain adalah pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP, serta restitusi atau kompensasi atas kelebihan bayar PPN dalam satu masa pajak.

Pembatalan PKP

        Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan status Pengusaha Kena Pajak apabila omzetnya tidak mencapai Rp.4.800.000.00,- dalam 1 tahun buku.

 

        Bagaimana Kawan Pajak? Apakah sudah lebih mengerti mengenai perpajakan?

Ditulis oleh: Admin Web

Diunggah pada: Rabu, 29 September 2021